2. Demokrasi Modern dengan Sistem Parlementer
Demokrasi modern dengan sistem parlementer memiliki ciri khas, yaitu terdapat hubungan erat antara badan eksekutif dan badan legislatif (parlemen atau badan perwakilan rakyat). Kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jika pertanggungjawaban kabinet tidak dapat diterima oleh parlemen, parlemen dapat menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) terhadap kebijaksanaan kabinet. Oleh karena itu, kabinet harus mengundurkan diri.Apabila penilaian parlemen terhadap kebijaksanaan kabinet berbeda atau bertolak belakang dengan penilaian rakyat, berarti parlemen tidak menyuarakan kehendak rakyat dengan baik (tidak representatif). Dalam rangka menghindari hal tersebut, kepala negara memiliki wewenang ntuk membubarkan parlemen.
Dalam sistem demokrasi parlementer, kekuasaan legislatif terletak di atas kekuasaan eksekutif (pemerintah). Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada parlemen (DPR). Hal ini berarti kabinet harus mendapat kepercayaan dari DPR. Untuk mendapat kepercayaan dari DPR, kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik dari sebagian besar anggota DPR. Dalam sistem parlementer raja dan ratu berkedudukan sebagai kepala negara yang simbol yang tidak dapat diganggu gugat, sedangkan tanggung jawab dalam pemerintahan berada pada kabinet.
Demokrasi parlementer memiliki beberapa kebaikan dan kekurangan. Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer di antaranya pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah sangat besar dan pengawasan rakyat terhadap kebijaksanaan pemerintah dapat berjalan dengan sangat baik.
Adapun kelemahan penerapan demokrasi dengan sistem parlementer di antaranya sering timbul krisis kabinet karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas nggota DPR dan tingkat keberhasilan penggunaan sistem ini relatif kecil bagi negara yang menganut sistem banyak partai karena kabinet sulit mendapat dukungan dari anggota DPR.
3. Demokrasi Modern dengan Sistem Referendum
Referendum adalah sebuah cara keputusan melalui jajak pendapat atau pemungutan suara dari masyarakat umum secara langsung. Referendum adalah salah satu jeni dari bermacam-macam demokrasi yang ada. Referendum dilakukan untuk memutuskan masalah legislasi atau kebijakan penting langsung. Dalam negara demokrasi dengan sistem referendum di pengawasan langsung seluruh rakyat sistem referendum dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut
Referendum Obligator
Dalam referendum obligator, pembuatan undang-undang memerlukan persetujuan dari rakyat dengan suara terbanyak. Setelah badan legislatif membuat rencana undang-undang, rencana itu ditawarkan kepada rakyat dengan jalan pemungutan suara rakyat (referendum). Setelah sebagian rakyat menyetujui, rencana undang-undang itu disahkan sebagai undang-undangReferendum Fakultatif
Dalam referendum fakultatif, badan legislatif membuat undang-undang, kemudian dijalankan waktu tertentu. Jika tidak ada sejumlah warga negara yang menyatakan tidak setuju, undang itu menjadi tetap sebagai undang-undang. Sebaliknya, dalam waktu sejumlah warga negara menyatakan tidak setuju, badan legislatif meminta persetujuan kepada rakyat dengan jalan pemungutan suara, seperti halnya referendum obligator.Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara Swiss. Di Swiss pada hakikatnya, rakyat yang menentukan sikap terhadap suatu undang-undang. Di Swiss dapat dijumpai juga unsur demokrasi perwakilan dengan adanya lembaga perwakilan rakyat yang bernama Bundesversammlung.
Berikutnya : Macam Macam Demokrasi : Liberal (Konstitusional), Proletar, dan Pancasila.